GU

Nama User

user@email.com

Chat

Web Category

Jelajahi Gorontalo

PemerintahanHukumPolitikKamis, 3 November 2022

Penjagub Gorontalo Hadiri PAKU Integritas KPK

Penjagub Hamka didampingi istri serta Sekdaprov Gorontalo dan Ketua Wakil ketua DPRD foto bersama Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (masker), usai menghadiri kegiatan Penguatan Antikorupsi Untuk…

Penjagub Gorontalo Hadiri PAKU Integritas KPK

Penjagub Hamka didampingi istri serta Sekdaprov Gorontalo dan Ketua Wakil ketua DPRD foto bersama Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango (masker), usai menghadiri kegiatan Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/11/ 2022). Foto – Zakir Jakarta, Kominfotik – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, bersama Tujuh Kepala Daerah lainnya diundang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengikuti kegiatan Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/11/ 2022) Ketujuh provinsi yang diundang yakni, DKI Jakarta, Papua Barat, Aceh, Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat dan Gorontalo, yang masing – masing diwakili gubernur maupun penjagub, didampingi Sekretaris daerah juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Program PAKU Integritas terdiri dari tiga kegiatan terpisah yaitu Executive Briefing atau Penguatan Anti korupsi untuk Penyelenggara Negara dan Pasangan, Pembekalan Anti Korupsi bagi Pasangan Penyelenggara Negara (Suami/Istri) dan Pelatihan Penguatan Anti korupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas. “Pembekalan ini tujuannya untuk mencapai good and clean governance atau tata kelola pemerintah yang baik dan bersih demi eningkatkan kesadaran. Ini sangat bermanfaat dan menjadi shock therapy buat kami para pejabat daerah” ucap Hamka. Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menjelaskan tujuan pelaksanaan Program Paku Integritas 2022 untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi para penyelenggara negara, sehingga terhindar dari perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurutnya, pendidikan antikorupsi seharusnya masuk kedalam lingkungan keluarga. Alasannya, bila dirunut dari kejadian-kejadian tindak pidana korupsi itu, banyak modus kerupsi yang melibatkan keluarga. “Melalui kegiatan ini, KPK ingin menanamkan nilai-nilai integritas di dalam keluarga,

Politik & PemerintahanPemprov Gorontalo
Bagikan:𝕏FacebookWhatsApp

Komentar

Komentar dinonaktifkan untuk artikel ini.

Baca Juga