Lewat PKP Angkatan II, Wagub Tegaskan Jabatan Tak Datang dengan Instan
Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat menyematkan tanda pengenal kepada perwakilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah…

Wakil Gubernur Gorontalo Idah Syahidah Rusli Habibie saat menyematkan tanda pengenal kepada perwakilan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (19/5/2025). Foto – Nova Diskominfotik Bone Bolongao, Kominfotik – Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah Rusli Habibie, menegaskan bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang bisa diraih secara instan atau melalui pendekatan pribadi. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II Tahun 2025 di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Senin (19/5/2025). “Saya sering mendapat permintaan dari orang tua yang ingin anaknya mendapat jabatan. Jadi hari ini saya ingatkan, jabatan itu akan datang pada waktunya, dengan usaha, doa, dan loyalitas. Tidak perlu pendekatan pribadi. Kalau belum dapat, berarti belum waktunya. Bisa jadi ada hikmah dan rahasia Allah di balik itu,” kata Idah di hadapan 40 peserta pelatihan. Ia juga berbagi pengalaman pribadi ketika menjabat, di mana ada pihak yang mencoba memengaruhi penempatan jabatan dengan memberikan hadiah. Namun, Idah menegaskan dirinya tak pernah menjanjikan jabatan kepada siapa pun. “Pernah saya dikasih hadiah, seperti kue-kue. Kuenya saya terima, tapi jabatan tidak bisa saya janjikan. Jabatan itu amanah, bukan untuk dipaksakan,” ujarnya tegas. Lebih lanjut, Wagub menyampaikan bahwa pelatihan ini menjadi peluang strategis bagi peserta dalam mempersiapkan diri menghadapi kebutuhan organisasi, apalagi saat ini banyak posisi jabatan kosong akibat masa pensiun pejabat sebelumnya. Di tengah tekanan ekonomi global dan keterbatasan anggaran nasional maupun daerah, Wagub Idah juga menekankan pentingnya peran pejabat pengawas sebagai garda terdepan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas program pemerintah. “Sebagai pejabat pengawas, bapak ibu harus bisa mengelola anggaran dengan bijak, menghin


