Diskominfotik Gorontalo Gelar Forum Persandian Keamanan Informasi
Asisten III Setda Provinsi Gorontalo Misranda Nalole saat membuka kegiatan Forum Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2025, Kamis (31/7/2025) bertempat di Manna Hall, Kota Gorontalo. (Foto : Mila)…

Asisten III Setda Provinsi Gorontalo Misranda Nalole saat membuka kegiatan Forum Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2025, Kamis (31/7/2025) bertempat di Manna Hall, Kota Gorontalo. (Foto : Mila) Kota Gorontalo, Kominfotik – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Gorontalo menggelar Forum Persandian dan Keamanan Informasi Tahun 2025, Kamis (31/7/2025) bertempat di Manna Hall, Kota Gorontalo. Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sinergi dalam penguatan sistem keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah. Kegiatan ini merujuk pada sejumlah regulasi, termasuk Peraturan BSSN Nomor 10 Tahun 2019 tentang pelaksanaan persandian di pemerintah daerah, serta Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Daerah. Kepala Bidang Aplikasi Informatika, Statistik, dan Persandian (Aptika) Rengga Pranata Aradhea menyampaikan bahwa SDM persandian masih minim dan kerap disalahartikan hanya sebagai operator komunikasi. Banyak SDM yang ditugaskan di bidang ini berasal dari latar belakang umum tanpa pemahaman khusus tentang persandian dan keamanan informasi. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan sistem keamanan informasi di daerah. Sehingga diperlukan pelatihan teknis berkelanjutan dan kerja sama dengan bssn untuk peningkatan kapasitas SDM. “Sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang ini bisa dibilang minim atau kurang, bahkan hampir tidak ada. Persandian sering dianggap sekadar teknis pengelolaan aplikasi komunikasi seperti zoom, jadi penjaga kegiatan zoom. Padahal tugas- tugas persandian sesungguhnya sangat banyak,” jelas Rengga. Memperhatikan kesiapan SDM dalam hal persandian ini, Asisten III Setda Provinsi Gorontalo Misranda Nalole, mewakili Sekdaprov, mengusulkan agar pelatihan atau diklat teknis tidak dilakukan secara individu yang memerlukan biaya besar, melainkan dilaksanakan secara


