Biro PBJ Gorontalo Tegaskan Komitmen Proyek Strategis 2025

Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo Richie Z. Abdullah saat memberikan paparan pada rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (10/11/2025). (Foto : Valen) Kota Gorontalo, kominfotik — Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Gorontalo Richie Z. Abdullah, menegaskan komitmen untuk memperkuat pengendalian dan tata kelola proyek strategis daerah tahun 2025. Hal tersebut disampaikannya pada rapat koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Aula Rumah Jabatan Gubernur, Senin (10/11/2025). Biro PBJ telah menyiapkan mekanisme pengawasan berlapis terhadap proyek strategis. Ketika di Periode 1 (0-70%) terjadi deviasi fisik atau keuangan di atas 10 persen, PPK wajib melakukan show cause meeting (SCM)-1 sebagai bentuk pembuktian penyebab keterlambatan. Jika deviasi terus berlanjut hingga tahap berikutnya, dilakukan show cause meeting (SCM)-2 dan 3, dan apabila tidak tercapai penyelesaian, kontrak dapat diputus secara administratif sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018 juncto Perpres Nomor 46 Tahun 2025. “Langkah-langkah ini kami lakukan untuk memastikan proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Tahun 2025 harus menjadi momentum perbaikan tata kelola pengadaan di Gorontalo,” tegasnya. Lebih lanjut, Richie memaparkan bahwa untuk tahun 2025, terdapat 10 paket strategis yang ditetapkan melalui SK Gubernur Nomor 320/04.X/2025 setelah dilakukan efisiensi dan pergeseran anggaran. Sejumlah proyek menunjukkan progres positif, di antaranya pembangunan Terminal Tipe B Tahap II dengan deviasi plus 3,25 persen, pembangunan lanjutan Gedung Labkesda dengan deviasi plus 6,16 persen, serta pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa dengan deviasi plus 1,96 persen. Sementara beberapa proyek masih menghadapi kendala teknis di lapangan, seperti rehabilitas